JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mencatat penyaluran pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP) hingga awal November 2025 telah mencapai Rp267,1 miliar.
Realisasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan yang lebih mudah dan terjangkau.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menjelaskan bahwa dari total Rp267,1 miliar tersebut, alokasi pembiayaan sisi suplai untuk pengembang, kontraktor, dan toko bahan bangunan mencapai Rp250,4 miliar dengan 66 debitur.
Sementara itu, pembiayaan sisi permintaan bagi pelaku UMKM mencapai Rp16,66 miliar untuk 51 debitur. Penyaluran KPP telah menjangkau 16 provinsi, dengan realisasi terbesar berada di Jawa Barat Rp84,82 miliar, Banten Rp80,54 miliar, dan Jawa Timur Rp27,12 miliar.
Dengan pencapaian ini, Kementerian PKP menegaskan bahwa KPP berperan strategis dalam mendorong pembangunan perumahan yang merata dan membantu pelaku usaha kecil maupun menengah untuk ikut memanfaatkan peluang pembiayaan di sektor properti.
Sinergi Multipihak Dorong Keberhasilan KPP
Keberhasilan penyaluran KPP tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak. Kementerian PKP telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan 17 bank penyalur, mencakup bank nasional, bank daerah, dan bank syariah. Hal ini memastikan distribusi kredit lebih merata dan menjangkau berbagai segmen masyarakat.
Selain itu, dukungan pemerintah daerah, asosiasi pengembang, organisasi pengusaha, perbankan, dan BUMN strategis menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan KPP.
Kementerian PKP menekankan bahwa sinergi multipihak tersebut menjadi fondasi kuat agar program ini mampu berjalan efektif dan tepat sasaran, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor properti nasional.
Edukasi dan Sosialisasi Memperluas Partisipasi Masyarakat
Untuk memperluas literasi dan partisipasi masyarakat, Kementerian PKP bersama para pemangku kepentingan telah melaksanakan 40 kali sosialisasi KPP sejak Agustus 2025, dengan jumlah peserta lebih dari 30.330 orang.
Kegiatan ini melibatkan lembaga pendidikan tinggi, pemerintah daerah, asosiasi pengembang, pelaku usaha, perbankan, dan BUMN pendukung ekosistem pembiayaan perumahan.
Sosialisasi ini tidak hanya memberikan pemahaman terkait mekanisme pengajuan kredit, tetapi juga menekankan manfaat jangka panjang dari pemanfaatan KPP.
Upaya edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat, sehingga lebih banyak masyarakat yang mampu mengakses pembiayaan rumah sesuai kemampuan mereka.
Dukungan Kebijakan Pemerintah Perkuat Penyaluran
Pelaksanaan KPP juga didukung penuh oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan. Dukungan ini meliputi arahan kebijakan, fasilitasi koordinasi, serta penguatan mekanisme pembiayaan.
Kementerian PKP menyatakan bahwa keberhasilan penyaluran ini mencerminkan sinergi efektif antara kebijakan pemerintah pusat dan pelaksanaan program di lapangan.
Sri Haryati menambahkan bahwa pencapaian ini menjadi langkah awal dalam memperkuat program KPP, yang selanjutnya diharapkan mampu mendorong pembangunan perumahan yang lebih inklusif dan merata di seluruh Indonesia.
Dengan penguatan pembiayaan, edukasi masyarakat, dan dukungan multipihak, KPP diharapkan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan sektor properti sekaligus membantu masyarakat memperoleh rumah layak huni dengan lebih mudah.