JAKARTA - Langkah pemerintah dalam menurunkan harga pupuk bersubsidi dinilai sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap petani.
Upaya ini bukan hanya soal menekan harga semata, melainkan juga memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional.
Kebijakan tersebut disambut positif oleh berbagai kalangan, termasuk Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono, yang menilai keputusan itu sebagai langkah strategis memperkuat kesejahteraan petani sekaligus menjaga kedaulatan pangan Indonesia.
Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian (Kementan), secara resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh jenis pupuk, baik kimia maupun organik, di seluruh wilayah Indonesia.
“Penurunan harga pupuk ini adalah bukti bahwa negara hadir untuk petani. Pemerintah memahami bahwa pupuk merupakan komponen vital dalam produksi pangan,” ujar Mardiono.
Ia menegaskan, pupuk memiliki peran penting dalam menjaga efisiensi, produktivitas, serta keberlanjutan sektor pertanian nasional yang menjadi tulang punggung ekonomi desa.
Menurut Mardiono, ketersediaan pupuk yang terjangkau akan berdampak langsung terhadap stabilitas harga pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.
“Ketika pupuk lebih terjangkau, kesejahteraan petani akan meningkat, produksi stabil, dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh,” tegasnya. Pernyataan tersebut menggambarkan keyakinan bahwa keberhasilan kebijakan ini akan memperkuat fondasi perekonomian rakyat di sektor agraris.
Sejalan dengan Arah Kebijakan Presiden untuk Ketahanan Pangan
Kebijakan penurunan harga pupuk ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga keterjangkauan bahan pangan. Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah harus menjamin petani memiliki akses yang adil terhadap sarana produksi pertanian, termasuk pupuk bersubsidi.
Mardiono menuturkan bahwa kebijakan ini tidak hanya menyangkut harga semata, tetapi juga keberpihakan negara terhadap pelaku utama sektor pangan.
“Kebijakan ini bukan hanya soal harga, tetapi soal keberpihakan. Petani adalah ujung tombak kedaulatan pangan dan negara harus memastikan mereka mampu berproduksi secara optimal,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah tengah berupaya menciptakan keseimbangan antara kebijakan ekonomi dan ekologi. Dengan harga pupuk yang lebih terjangkau, diharapkan daya beli petani meningkat, sementara produksi pertanian dapat berlangsung secara efisien dan berkelanjutan.
Langkah ini dinilai penting agar sektor pertanian tetap tangguh menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, fluktuasi harga pangan dunia, hingga ketergantungan impor bahan baku pupuk.
Dorongan Transformasi Pertanian Ramah Lingkungan
Selain menyasar aspek ekonomi, kebijakan ini juga mengandung dimensi ekologis yang signifikan. Pemerintah menurunkan harga pupuk organik sebagai bagian dari strategi transformasi menuju pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan sektor pangan tidak hanya mengejar produktivitas, tetapi juga kelestarian alam dan keseimbangan lingkungan hidup.
“Penurunan harga pupuk organik adalah kabar baik. Ini akan mendorong lebih banyak petani beralih ke sistem pertanian yang efisien dan berkelanjutan tanpa mengorbankan produktivitas. Ini masa depan pertanian Indonesia,” ujar Mardiono.
Ia menyebut, langkah ini memperlihatkan keberanian pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan ekologi di tengah dorongan global menuju praktik pertanian hijau.
Kementerian Pertanian sendiri telah menyiapkan sejumlah program pendukung untuk memastikan penurunan harga pupuk organik benar-benar mendorong transformasi di lapangan.
Pendampingan teknis, pelatihan pembuatan pupuk organik mandiri, dan pemberian insentif bagi kelompok tani yang beralih ke sistem ramah lingkungan menjadi bagian dari kebijakan tersebut.
Dengan demikian, kebijakan penurunan HET pupuk diharapkan dapat memberikan dampak ganda: menjaga stabilitas ekonomi petani dan memperkuat keberlanjutan lingkungan.
Distribusi dan Pengawasan Menjadi Kunci Keberhasilan Kebijakan
Di balik kebijakan penurunan harga pupuk, Mardiono menegaskan pentingnya pengawasan distribusi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh petani, termasuk di wilayah terpencil.
Ia mengingatkan bahwa upaya pemerintah tidak boleh berhenti pada kebijakan administratif, melainkan harus disertai sistem pengawasan dan sinergi lintas lembaga.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan mutlak diperlukan untuk memastikan rantai distribusi pupuk berjalan transparan dan tepat sasaran.
“Kita ingin kebijakan ini tidak hanya berhenti di atas kertas. Petani di lapangan harus benar-benar merasakan dampaknya. Ketika pupuk mudah didapat dan terjangkau, maka kedaulatan pangan nasional semakin dekat untuk kita wujudkan,” ucap Mardiono.
Pemerintah berharap kolaborasi tersebut dapat mempercepat penyaluran pupuk hingga ke tingkat petani kecil, mengurangi potensi penyimpangan distribusi, serta menjamin stok tersedia sepanjang musim tanam.
Dengan kebijakan yang berpihak dan sistem distribusi yang efisien, langkah ini diharapkan menjadi pondasi kuat dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaulat di bidang pangan.
