JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) memastikan dukungan bagi petani tebu agar hasil panennya tetap terserap di pasar. Melalui alokasi anggaran sebesar Rp 1,5 triliun, BUMN pangan ditugaskan untuk membeli gula yang diproduksi petani, sehingga keberlanjutan budidaya tebu tetap terjaga dan petani memiliki kepastian ekonomi.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyatakan dana tersebut disalurkan kepada dua BUMN pangan, yaitu Sinergi Gula Nusantara (SGN), anak usaha PTPN III, dan ID FOOD, untuk menyerap gula petani. Langkah ini bertujuan memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani, sekaligus menjaga stok gula nasional tetap stabil.
Alokasi Anggaran dan Penyerapan Gula
Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa alokasi anggaran Rp 1,5 triliun dari Danantara telah diberikan kepada SGN dan ID FOOD. SGN, sebagai anak perusahaan PTPN Holding III, dan ID FOOD telah menyiapkan operasional untuk menyerap gula petani. Hingga saat ini, masih ada sekitar 21.000 ton gula yang harus terserap, sehingga realisasi penyerapan menjadi fokus utama pemerintah.
“Sudah ada anggaran Rp 1,5 triliun dari Danantara diberikan kepada BUMN, SGN sebagai anak perusahaan PTPN Holding III. Kemudian ID FOOD anak perusahaannya juga disiapkan untuk menyerap,” ujar Arief usai rapat koordinasi terbatas di gedung Kemenko Pangan.
Tujuan Penyerapan untuk Motivasi Petani
Upaya ini dilakukan agar petani tebu tetap termotivasi menanam tanpa khawatir hasil produksinya tidak laku di pasar. Arief menegaskan bahwa kepastian pasar merupakan poin penting untuk mendorong petani agar tidak enggan menanam tebu.
“Jangan sampai nanti orang enggak mau nanam tebu. Karena tebunya jadi gula, gulanya nggak laku, itu sih poinnya,” paparnya. Dengan kepastian serapan dari BUMN pangan, petani diharapkan merasa aman dan tetap bersemangat mengelola tanaman tebu mereka.
Peran BUMN Pangan dalam Penyerapan Gula
BUMN pangan memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan pasar gula domestik. SGN dan ID FOOD bertugas menyerap produksi gula petani dan menyalurkannya ke pasar. Dengan mekanisme ini, pemerintah dapat mengontrol stok gula nasional dan memberikan kepastian harga bagi petani tebu.
Selain itu, penyerapan gula petani juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi ketergantungan impor, menjaga neraca gula nasional, dan memberikan dukungan nyata bagi sektor pertanian dalam negeri.
Penghentian Sementara Impor Gula Rafinasi
Seiring dengan upaya penyerapan gula petani, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara impor gula rafinasi atau gula kristal putih (GKP). Langkah ini diambil karena neraca gula nasional diperkirakan mengalami kelebihan pasokan sekitar 1,3 juta ton hingga akhir 2025. Dengan penghentian impor sementara, pemerintah memastikan gula petani memiliki pasar dan stok gula nasional tetap seimbang.
Arief Prasetyo Adi menambahkan bahwa keputusan penghentian impor dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Seluruh kementerian terkait sepakat untuk tidak mengimpor GKP mulai pertengahan tahun ini, sehingga penyerapan gula petani menjadi prioritas.
“Dalam rakortas tadi disampaikan bahwa kita semua mendukung petani tebu, tidak ada (impor), dikurangi importasi yang berkaitan misalnya dengan gula rafinasi. Kalau nggak salah tadi angkanya sekitar 200.000 ton itu ditutup,” kata Arief. “Pokoknya rafinasi, pokoknya intinya kebijakan dari pemerintah itu mendukung para petani, impornya itu jangan gitu ya,” lanjutnya.
Manfaat Langkah Pemerintah bagi Petani dan Pasokan Nasional
Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian harga bagi petani tebu dan menjaga stabilitas pasokan gula nasional. Dengan dukungan BUMN pangan dan penghentian sementara impor, petani dapat menanam tebu dengan lebih tenang, sementara pemerintah tetap mengendalikan neraca gula secara efektif.
Selain memberikan kepastian pasar, langkah ini juga memastikan stok gula nasional tetap memadai, sehingga kebutuhan konsumen terpenuhi tanpa gangguan. Penyerapan gula petani melalui BUMN menjadi instrumen strategis yang menghubungkan petani, pemerintah, dan pasar secara efisien.
Melalui alokasi Rp 1,5 triliun dari Danantara, pemerintah memperkuat dukungan terhadap petani tebu dengan memastikan gula hasil panen terserap melalui BUMN pangan, SGN dan ID FOOD. Selain itu, penghentian sementara impor gula rafinasi menjadi langkah strategis untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pertanian, memberikan kepastian bagi petani, dan memastikan ketersediaan gula nasional tetap stabil. Dengan demikian, petani tebu dapat terus berproduksi, BUMN pangan tetap menjalankan fungsi serapannya, dan pasar gula domestik tetap terjaga.