JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat fondasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian dari agenda strategis nasional. 

Kolaborasi lintas institusi dinilai penting untuk memastikan program prioritas berjalan efektif hingga ke lapangan. Dalam konteks tersebut, kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Tentara Nasional Indonesia menjadi langkah krusial.

Sinergi ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan berbasis kelautan dan perikanan. Pemerintah menilai sektor ini memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dukungan pengamanan, logistik, dan pendampingan lapangan menjadi bagian dari strategi besar tersebut.

Kolaborasi KKP dan TNI juga diharapkan mempercepat pelaksanaan kebijakan nasional. Dengan keterlibatan dua institusi besar, pelaksanaan program dinilai lebih terkoordinasi. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun sektor kelautan secara berkelanjutan.

Nota Kesepahaman sebagai Landasan Kerja Sama

Penguatan sinergi KKP dan TNI ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman. Kesepakatan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan kerja sama lintas sektor. Melalui nota tersebut, kedua pihak menyepakati peran dan tanggung jawab masing-masing.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya kolaborasi ini. Menurutnya, pelaksanaan program prioritas membutuhkan dukungan lintas institusi. Sinergi tersebut dinilai mampu memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran.

"Ekonomi Biru yang kami dorong menempatkan ekologi sebagai panglima. Untuk itu, diperlukan dukungan pengamanan, pendampingan lapangan, dan kemampuan logistik TNI agar program-program KKP dapat dieksekusi lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir," ujar Trenggono.

Program Prioritas Kelautan dan Perikanan

Pada 2026, KKP mengemban berbagai program prioritas pemerintah. Program tersebut mencakup pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih. Selain itu, revitalisasi tambak budidaya di Pantura Jawa juga menjadi fokus utama.

Pengembangan kawasan tambak udang terintegrasi turut masuk dalam agenda prioritas. KKP juga mendorong budidaya tematik di 500 kabupaten dan kota. Program swasembada garam serta modernisasi kapal perikanan melengkapi daftar prioritas nasional.

Seluruh program tersebut membutuhkan dukungan lintas sektor. Peran TNI dinilai strategis dalam menjaga keamanan wilayah produksi. Selain itu, kelancaran distribusi hasil perikanan juga menjadi perhatian utama.

Peran TNI dalam Mendukung Program KKP

Kerja sama KKP dan TNI tidak hanya bersifat administratif. Kolaborasi ini mencakup pendampingan teknis di lapangan. Pemanfaatan sarana dan prasarana juga menjadi bagian dari kerja sama.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menjadi aspek penting lainnya. Keterlibatan TNI diharapkan mampu menekan praktik ilegal. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia turut menjadi perhatian.

"Dengan keterlibatan TNI, kami optimistis kedaulatan pangan berbasis kelautan dan perikanan dapat terwujud, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir," tegas Trenggono. Pernyataan ini mencerminkan optimisme pemerintah terhadap sinergi tersebut. Kolaborasi dinilai mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Komitmen Panglima TNI terhadap Program Nasional

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan kesiapan penuh mendukung program KKP. Ia menilai program prioritas tersebut sejalan dengan komitmen organisasi TNI. Struktur TNI yang tersebar di berbagai wilayah menjadi kekuatan utama.

Menurut Agus, banyak satuan TNI berada di kawasan pesisir. Wilayah tersebut bersinggungan langsung dengan sektor kelautan dan perikanan. Kondisi ini membuat dukungan TNI dapat dilakukan secara optimal.

"Program-program yang disampaikan oleh Bapak Menteri ini sangat penting dan agar bisa berjalan secara terus-menerus, TNI siap mendukung. Organisasi kami memiliki komitmen di sektor kelautan dan perikanan yang tersebar di sejumlah wilayah," ujar Agus.

Penguatan Kelembagaan dan Penempatan Personel

Panglima TNI mencontohkan peran satuan di wilayah Pantai Selatan. Satuan tersebut mulai diarahkan untuk mendukung kegiatan produktif. Kebijakan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat.

TNI juga merencanakan penambahan 150 batalion pada tahun berjalan. Penempatan batalion dilakukan di lokasi strategis. Kebijakan ini bertujuan mendukung kementerian dan lembaga terkait.

"Penempatan ini akan disesuaikan dengan kebijakan Bapak Presiden agar bisa memberikan dukungan nyata terhadap program kementerian, termasuk KKP," kata Agus. Dukungan ini diharapkan memperkuat implementasi kebijakan nasional. Sinergi kelembagaan menjadi kunci keberhasilan.

Percepatan Target dan Pengamanan Sumber Daya

Sinergi KKP dan TNI dinilai mampu mempercepat pencapaian target pembangunan. Kolaborasi ini juga berfungsi menjaga sumber daya nasional. Pengamanan wilayah kelautan menjadi perhatian utama.

Pemerintah menilai perlindungan sumber daya sangat penting. Praktik ilegal di sektor kelautan dapat merugikan negara. Oleh karena itu, keterlibatan TNI menjadi elemen strategis.

"Dengan sinergitas ini, apa yang disampaikan Bapak Menteri tadi bisa tercapai lebih cepat. Kami siap mendukung penuh program-program KKP," pungkas Agus. Pernyataan tersebut menegaskan komitmen TNI. Kolaborasi lintas sektor diharapkan memberikan hasil berkelanjutan.