JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan perusahaan asuransi memiliki berbagai strategi untuk memenuhi ketentuan ekuitas minimum yang ditetapkan pada 2026 dan 2028. 

Hal ini merupakan langkah penting untuk memperkuat ketahanan industri perasuransian serta memastikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, menjelaskan bahwa perusahaan dapat menambah modal melalui pemegang saham atau melakukan konsolidasi dengan perusahaan lain. 

Konsolidasi ini dapat diwujudkan melalui merger, akuisisi, atau transfer portofolio ke perusahaan asuransi yang sudah memenuhi ketentuan ekuitas minimum.

Langkah-langkah tersebut dianggap penting agar seluruh perusahaan asuransi memiliki pondasi keuangan yang kuat dan mampu menghadapi risiko operasional maupun risiko pasar. Dengan demikian, industri asuransi dapat tetap stabil dan memberikan layanan yang optimal bagi nasabah.

Tahap Pemenuhan Ekuitas Minimum 2026

OJK mewajibkan seluruh perusahaan asuransi untuk memenuhi ekuitas minimum tahap pertama pada akhir 2026. Perusahaan asuransi konvensional harus memiliki ekuitas minimal Rp 250 miliar, sementara asuransi syariah minimal Rp 100 miliar.

Ketentuan ini diterapkan sebagai upaya memperkuat kapasitas industri dalam mengelola risiko yang semakin kompleks. 

Dengan ekuitas yang memadai, perusahaan asuransi diharapkan mampu menanggung risiko yang timbul dari produk dan layanan yang ditawarkan, termasuk klaim dari nasabah yang mungkin terjadi secara bersamaan.

Kewajiban ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun industri perasuransian yang lebih sehat. Seiring pemenuhan ekuitas, perusahaan juga diharapkan memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi layanan dan mempercepat proses klaim.

Tahap Kedua Ekuitas dan Klasterisasi Perusahaan 2028

Tahap kedua penerapan ekuitas minimum akan dilaksanakan pada 2028, disertai mekanisme klasterisasi perusahaan perasuransian berdasarkan besaran ekuitas. Pengelompokan ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu KPPE 1 dan KPPE 2.

Perusahaan konvensional dalam KPPE 1 wajib memiliki ekuitas minimal Rp 500 miliar, sedangkan asuransi syariah minimal Rp 200 miliar. Untuk KPPE 2, perusahaan konvensional harus memiliki ekuitas Rp 1 triliun, dan asuransi syariah Rp 500 miliar.

Iwan menekankan bahwa pengelompokan ini bertujuan untuk memastikan setiap perusahaan memiliki kemampuan finansial yang seimbang dengan skala risiko yang dihadapi. 

Dengan ekuitas yang lebih tinggi, industri asuransi akan lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan di masa depan, serta mampu memberikan kepastian pembayaran klaim secara tepat waktu.

Dampak Positif bagi Masyarakat dan Ekonomi

Ketentuan ekuitas minimum bukan hanya memperkuat perusahaan asuransi, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan pondasi keuangan yang kuat, perusahaan lebih mampu memberikan layanan yang cepat dan andal, serta menjaga kepastian pembayaran klaim jika risiko yang diasuransikan terjadi.

Lebih lanjut, industri asuransi yang sehat dapat berperan sebagai investor institusional yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan modal yang memadai, perusahaan dapat menyalurkan investasi ke berbagai proyek produktif, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian secara luas.

Menurut Iwan, peningkatan ekuitas juga memungkinkan perusahaan memanfaatkan teknologi digital lebih optimal. Hal ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan asuransi, mulai dari pembelian polis hingga klaim, sekaligus meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap industri.

Dengan langkah-langkah tersebut, industri asuransi tidak hanya menjadi penopang perlindungan finansial bagi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang stabil. Strategi pemenuhan ekuitas minimum menjadi tonggak penting dalam membangun industri asuransi yang kokoh dan berkelanjutan.