JAKARTA - Pemerintah memastikan keberlanjutan layanan penerbangan haji reguler melalui kesepakatan jangka menengah yang telah ditetapkan. 

Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian transportasi udara bagi jamaah Indonesia secara terencana dan berkelanjutan.

Kementerian Haji dan Umrah menandatangani Perjanjian Kerja Sama penyelenggaraan transportasi udara jamaah haji reguler dan petugas kloter. Kerja sama tersebut berlaku untuk tahun 1447 H/2026 M hingga 1449 H/2028 M bersama PT Garuda Indonesia.

Penandatanganan perjanjian ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menyiapkan layanan haji yang lebih terukur. Fokus utama diarahkan pada ketersediaan armada dan kapasitas kursi penerbangan.

Penandatanganan Disaksikan Pejabat Terkait

Penandatanganan perjanjian kerja sama dihadiri Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf. Ia didampingi Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak serta jajaran pejabat kementerian.

Dari pihak maskapai, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Glenny Kairupan turut hadir bersama jajaran manajemen. Kehadiran kedua belah pihak menegaskan komitmen bersama dalam penyelenggaraan transportasi haji.

Menteri Haji dan Umrah menyampaikan bahwa perjanjian ini berlaku selama tiga tahun ke depan. Tujuannya untuk menjamin ketersediaan armada pesawat dan kapasitas kursi bagi jamaah dan petugas kloter.

“Perjanjian kerja sama ini dilakukan untuk tiga tahun ke depan guna menjamin ketersediaan armada pesawat dan kapasitas kursi yang dibutuhkan bagi jamaah haji reguler dan petugas kloter,” ujar Irfan. Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan layanan haji nasional.

Strategi Menjamin Layanan Transportasi Haji

Kerja sama ini dipandang sebagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga kesinambungan transportasi udara haji. Skema kontrak tahun jamak dinilai mampu memberikan kepastian layanan dalam jangka menengah.

Melalui perjanjian ini, pemerintah ingin memastikan penerbangan haji berlangsung aman dan nyaman. Aspek keterukuran layanan juga menjadi perhatian utama dalam pelaksanaannya.

Irfan menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan ikhtiar untuk menjamin ketersediaan armada secara berkelanjutan. Kapasitas kursi penerbangan menjadi faktor penting dalam kelancaran penyelenggaraan haji.

Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalkan kendala teknis di lapangan. Jamaah diharapkan memperoleh layanan transportasi yang lebih pasti.

Apresiasi untuk Dukungan Kementerian Perhubungan

Menteri Haji dan Umrah menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Dukungan tersebut dinilai berperan penting dalam proses seleksi dan penyiapan transportasi udara haji.

Keterlibatan aktif berbagai unit kerja menjadi kunci kelancaran proses ini. Koordinasi lintas lembaga dilakukan sejak tahap perencanaan awal.

Koordinasi intensif dilakukan dengan Direktorat Angkutan Udara dan Direktorat Pengoperasian dan Kelaikan Pesawat Udara. Selain itu, Direktorat Bandar Udara serta Direktorat Keamanan Penerbangan juga terlibat.

Sinergi tersebut bertujuan memastikan seluruh aspek penerbangan memenuhi standar keselamatan. Setiap tahapan disiapkan secara matang untuk mendukung operasional haji.

Komitmen Garuda Indonesia Tekan Biaya

Secara khusus, Irfan menyampaikan penghargaan kepada PT Garuda Indonesia atas komitmennya. Maskapai nasional tersebut dinilai berkontribusi dalam efisiensi biaya penerbangan haji.

Salah satu bentuk efisiensi tersebut adalah penurunan harga hingga Rp 1 juta per orang. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban biaya jamaah.

“Ini merupakan bentuk nyata kerja sama dan dedikasi Garuda Indonesia kepada jamaah haji dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata dia. Ia berharap pelayanan terbaik terus diberikan kepada tamu Allah.

Pelayanan penerbangan diharapkan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan. Kenyamanan jamaah juga menjadi prioritas utama selama perjalanan.

Penekanan pada Ketepatan dan Mitigasi Risiko

Irfan menekankan pentingnya kepastian slot time sesuai Rencana Perjalanan Haji. Ketepatan jadwal penerbangan menjadi faktor krusial dalam kelancaran ibadah. Kesiapan armada yang cukup dan laik operasi juga menjadi perhatian utama. Selain itu, ketersediaan pesawat cadangan harus dipastikan sejak awal.

Mitigasi yang cepat dan tepat diperlukan apabila terjadi irregularity flight. Respons yang sigap diharapkan mampu meminimalkan dampak gangguan penerbangan.

Komunikasi dan koordinasi dengan Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi juga menjadi fokus. Kerja sama internasional ini dinilai penting dalam menjaga kelancaran operasional.

Melalui perjanjian ini, pemerintah berharap penyelenggaraan haji semakin tertata. Kepastian transportasi udara menjadi fondasi penting bagi pelayanan jamaah. Langkah ini diharapkan memberikan rasa aman bagi calon jamaah. Pemerintah berkomitmen menjaga kualitas layanan secara berkesinambungan.